SEHATPOKER.COM AGEN POKER TERPERCAYA DAN AGEN POKER TERBAIK DENGAN UANG ASLI DI INDONESIA
Sejumlah Fraksi Partai Politik di Dewan Pimpinan Rakyat (DPR) memiliki sikap berbeda dalam penentuan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) pada Pemilu 2019, mulai dari 0%, 5%, dan 20%. Yang terrbaru, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengusulkan sistem ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) pada Pemilu 2019 di angka 5 persen.Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang (Pansus RUU) Pemilu, Lukman Edy menuturkan angka tersebut merupakan jalan tengah antara fraksi yang meminta presidential threshold 0% atau yang meminta tetap di angka 20 persen.
Pokoknya kita tidak 0 persen juga nggak mau 20 persen lah. Jalan tengah kita ini. Berarti ini nanti ada 0%, 5%, dan 20%," jelas Lukman, yang juga politikus dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Rabu (17/5/2017).Lukman menyebut beberapa fraksi di DPR mendukung usulan ini. "5% clear ini murni perhitungan PKB. Dan beberapa fraksi sudah mulai ada yang dukung ini," tukas Lukman.Sebelumnya, Partai Gerindra ingin semua partai politik yang menjadi peserta Pemilu 2019 bisa mencalonkan kader terbaiknya menjadi calon presiden maupun calon wakil presiden. Untuk itulah Partai Gerindra konsisten mengusulkan agar ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) di Pemilu 2019 ditiadakan alias 0%.
Anggota Fraksi Partai Gerindra Ahmad Riza Patria mengungkapkan, walau Partai Gerindra telah mengusung Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto sebagai calon presiden dan masuk dalam tiga besar partai politik di Indonesia, Gerindra tetap ingin memberikan kesempatan bagi partai lainnya untuk bisa mencalonkan kader terbaiknya menjadi capres/cawapres.Begitulah Gerinda, sekalipun hari ini Gerindra partai terbesar ketiga bahkan surveinya sudah menjadi partai kedua dan bahkan kami punya calon presiden bapak Prabowo, surveinya sudah yang tertinggi tapi kami tidak jumawa, tidak arogan, tidak sombong," jelas Riza.
Da untuk diketahui, isi draf RUU usulan pemerintah mengisyaratkan pengajuan pasangan calon presiden dan wakil presiden hanya kepada parpol yang saat ini memiliki kursi di parlemen. Di mana ambang batas pengajuan pasangan calon masih merujuk kepada hasil pemilu 2014, yakni 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah nasional pada pemilu anggota DPR periode sebelumnyaDraf tersebut tentunya tidak sejalan dengan keputusan Mahkamah Konstusi (MK) terkait gugatan uji materi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Atas putusan itu, setiap parpol berhak mengusung capres-cawapres pada Pemilu Serentak 2019.
Posted by ; SEHATPOKER
DAFTAR DISINI : KLIK!!
Beberapa Kelebihan SehatPoker :
Proses Transaksi Cepat dan Terpercaya
Deposit Dan Withdraw Min 20.000
Kami Siap Melayani 24 Jam Non Stop Setiap Hari
Dapat Dimainkan Di Android, Iphone, dan Ipad
Agen Poker Paling FAIR, NO ROBOT
( Member Vs Member)
Agen Poker Paling FAIR, NO ROBOT
( Member Vs Member)
Jackpot Hingga Ratusan Juta Rupiah.
Info Lebih Lanjut Hub :
YM : Sehatpoker88@yahoo.com
Skype : Sehat.poker88
No Tlpn : +855966787159
Website : Sehatpoker.com
Pin BB : 2B22B43B
Tidak ada komentar:
Posting Komentar