SEHATPOKER.COM AGEN POKER TERPERCAYA DAN AGEN POKER TERBAIK DENGAN UANG ASLI DI INDONESIA
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Menteri Keuangan era Abdurahman Wahid, Rizal Ramli terkait kasus dugaan korupsi Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).Rizal yang dijuluki pendekar rajawali saat menjabat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya ini datang ke Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, sekira pukul 10.15 WIB. Dia mengaku akan membeberkan proses lahirnya kebijakan SKL BLBI yang kini berujung rasuah. Menurutnya, kemungkinan besar penyidik akan mempertanyakan terkait lahirnya kebijakan tersebut.
Mungkin KPK ingin lebih mendalami lagi proses dan mekanisme lahirnya kebijakan pemberian Surat Keterangan Lunas bagi penerima Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL-BLBI)," kata Rizal Ramli di KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (2/4/2017)Menurutnya, saat ini banyak ahli hukum yang memahami persoalan pidana, tetapi relatif kurang memahami lahirnya suatu kebijakan pemerintah, khususnya pada sektor ekonomi.Padahal, sambung Rizal, apabila terdapat proses yang salah terkait landasan hukum dalam suatu kebijakan di sektor ekonomi, maka dapat menyebabkan dampak luas serta bisa menimbulkan skandal korupsi.
Itulah sebabnya saya berpendapat bahwa kebijakan bisa dipidana apabila dalam kajiannya mengandung aspek-aspek kriminal, yang biasa saya sebut sebagai ‘crime policy’, kebijakan kriminal, karena memang didesain untuk hal-hal yang buruk," imbuhnya.Dalam hal ini, Rizal akan diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi penerbitan SKL BLBI untuk tersangka mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung.Sekadar informasi, Syafruddin Arsjad Temenggung merupakan tersangka pertama dalam kasus dugaan mega korupsi penerbitan SKL BLBI. Dia diduga telah menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi, orang lain, serta korporasi.
Syafruddin diduga telah melakukan kongkalikong serta menerbitkan SKL BLBI untuk pemegang saham Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI), Sjamsul Nursalim yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp3,7 triliun.Atas perbuatannya, Syafruddin Temenggung disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Posted by ; SEHATPOKER
DAFTAR DISINI : KLIK!!
Beberapa Kelebihan SehatPoker :
Proses Transaksi Cepat dan Terpercaya
Deposit Dan Withdraw Min 20.000
Kami Siap Melayani 24 Jam Non Stop Setiap Hari
Dapat Dimainkan Di Android, Iphone, dan Ipad
Agen Poker Paling FAIR, NO ROBOT
( Member Vs Member)
Agen Poker Paling FAIR, NO ROBOT
( Member Vs Member)
Jackpot Hingga Ratusan Juta Rupiah.
Info Lebih Lanjut Hub :
YM : Sehatpoker88@yahoo.com
Skype : Sehat.poker88
No Tlpn : +855966787159
Website : Sehatpoker.com
Pin BB : 2B22B43B
Tidak ada komentar:
Posting Komentar