Akademisi dari Gerakan Antropolog untuk Indonesia (AUI) bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (16/1/2017). Guru Besar Antropolog Universitas Gadjah Mada (UGM), P.M Laksono mengungkapkan, ingin bertemu Jokowi lantaran merisaukan kondisi intoleran yang terjadi di Indonesia. Sebab, belakangan ini perilaku intoleran terus meningkat di masyarakat.
Kami dari profesi antropolog Indonesia berembuk dan berbicara tentang kerisauan dan situasi Indonesia dalam sebulan terkahir. Situasi Indonesia sedang terancam dari intoleransi yang terus meningkat," kata Laksono. Laksono menyerukan bahwa saat ini masyarakat Indonesia tengah mengalami darurat intoleran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Walhasil, masyarakat dinilai tengah mengalami kegagalan dalam merawat Kebhinekaan Indonesia.
Kami sebulan lalu menyampaikan dan menyerukan kedaruratan Kebhinekaan dan bahwa persoalan yang terjadi akibat selama ini institusi sosial yang seharusnya merawat Kebinekaan tidak berfungsi. Dan ada satu gerakan cenderung memaksakan pandangan tertentu," ujarnya. "Indonesia masyarakat yang majemuk baik suku, ras dan keberagaman dalam soal pandangan politik. Dan hari ini kami menyampaikan apa yang kami risaukan," imbuhnya.
Menurut Laksono, intoleransi telah terjadi dalam multi-dimensi dan dalam banyak faktor yang meliputi pendidikan, ekonomi dan persoalan penegakan hukum yang cenderung tidak adil di Tanah Air. "Persoalan intoleransi sudah dimulai dari kegiatan pendidikan dari tingkat PAUD dan oleh sebab itu kami meminta dunia pendidikan ini tidak melakukan sekretarian. Ketidakadilan ekonomi seperti pembagian pemerataan sumber daya alam sehingga niat baik Presiden Jokowi soal reformasi agraria tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari," ujar Laksono.
Laksono mengungkapkan, bahwa masih banyaknya aturan yang belum mengimplementasikan soal keberagaman yang dimiliki Indonesia. Selain itu, dia meminta pasal tentang penodaan agama dihapuskan karena akan berdampak pada intoleransi apabila dipolitisasi oleh oknum-oknum aktor politik tertentu. "Ada banyak pasal yang belum mengimplementasikan pada semangat keberagaman dari di luar enam agama resmi itu juga penganutnya terdiskriminasi dan akibat pada persoalan agama," ujarnya.
Bagi kelompok akademisi seperti Laksono, kegagalan meredam perilaku intoleransi di masyarakat dinilai dapat memecah belah persatuan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Bahkan, bila kondisi seperti ini terus dibiarkan, maka diprediksikannya usia keberagaman Indonesia tak akan sampai dalam sepuluh tahun lagi. "Kami tidak terkait kekuatan politik tertentu karena kami bicara disiplin ilmu. Kami khawatir karena para intelektual dan peneliti kita belum banyak yang bicarta pada persoalan Kebhinekaan ini," tukasnya.
Kami dari profesi antropolog Indonesia berembuk dan berbicara tentang kerisauan dan situasi Indonesia dalam sebulan terkahir. Situasi Indonesia sedang terancam dari intoleransi yang terus meningkat," kata Laksono. Laksono menyerukan bahwa saat ini masyarakat Indonesia tengah mengalami darurat intoleran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Walhasil, masyarakat dinilai tengah mengalami kegagalan dalam merawat Kebhinekaan Indonesia.
Kami sebulan lalu menyampaikan dan menyerukan kedaruratan Kebhinekaan dan bahwa persoalan yang terjadi akibat selama ini institusi sosial yang seharusnya merawat Kebinekaan tidak berfungsi. Dan ada satu gerakan cenderung memaksakan pandangan tertentu," ujarnya. "Indonesia masyarakat yang majemuk baik suku, ras dan keberagaman dalam soal pandangan politik. Dan hari ini kami menyampaikan apa yang kami risaukan," imbuhnya.
Menurut Laksono, intoleransi telah terjadi dalam multi-dimensi dan dalam banyak faktor yang meliputi pendidikan, ekonomi dan persoalan penegakan hukum yang cenderung tidak adil di Tanah Air. "Persoalan intoleransi sudah dimulai dari kegiatan pendidikan dari tingkat PAUD dan oleh sebab itu kami meminta dunia pendidikan ini tidak melakukan sekretarian. Ketidakadilan ekonomi seperti pembagian pemerataan sumber daya alam sehingga niat baik Presiden Jokowi soal reformasi agraria tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari," ujar Laksono.
Laksono mengungkapkan, bahwa masih banyaknya aturan yang belum mengimplementasikan soal keberagaman yang dimiliki Indonesia. Selain itu, dia meminta pasal tentang penodaan agama dihapuskan karena akan berdampak pada intoleransi apabila dipolitisasi oleh oknum-oknum aktor politik tertentu. "Ada banyak pasal yang belum mengimplementasikan pada semangat keberagaman dari di luar enam agama resmi itu juga penganutnya terdiskriminasi dan akibat pada persoalan agama," ujarnya.
Bagi kelompok akademisi seperti Laksono, kegagalan meredam perilaku intoleransi di masyarakat dinilai dapat memecah belah persatuan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Bahkan, bila kondisi seperti ini terus dibiarkan, maka diprediksikannya usia keberagaman Indonesia tak akan sampai dalam sepuluh tahun lagi. "Kami tidak terkait kekuatan politik tertentu karena kami bicara disiplin ilmu. Kami khawatir karena para intelektual dan peneliti kita belum banyak yang bicarta pada persoalan Kebhinekaan ini," tukasnya.
Posted by ; SEHATPOKER
Info Lebih Lanjut Hub :
Proses Transaksi Cepat dan Terpercaya
Deposit Dan Withdraw Min 20.000
Kami Siap Melayani 24 Jam Non Stop Setiap Hari
Dapat Dimainkan Di Android, Iphone, dan Ipad
Agen Poker Paling FAIR, NO ROBOT
( Member Vs Member)
Agen Poker Paling FAIR, NO ROBOT
( Member Vs Member)
Jackpot Hingga Ratusan Juta Rupiah.
Info Lebih Lanjut Hub :
YM : Sehatpoker88@yahoo.com
Skype : Sehat.poker88
No Tlpn : +855966787159
Website : Sehatpoker.com
Pin BB : 2B22B43B
Tidak ada komentar:
Posting Komentar